Gaza, MINA – Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat telah menyatakan kesiapannya untuk mengelola pos pemeriksaan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir, dengan syarat pasukan pendudukan Israel menarik diri dari wilayah utama masuknya bantuan kemanusiaan.
Hal itu disampaikan Menteri Ekonomi Nasional Palestina, Mohammed al-Amour kepada kantor berita Rusia, Sputnik, Jumat (14/6).
Al-Amour menekankan bahwa pemerintah Palestina siap mengelola penyeberangan Rafah sesuai dengan perjanjian tahun 2005 yang menetapkan penarikan penuh pasukan pendudukan Israel dari Gaza.
Dia menggarisbawahi bahwa peraturan tersebut akan melibatkan kehadiran pengamat internasional untuk memastikan transparansi dan kerja sama dengan tujuan akhir memberikan manfaat bagi rakyat Palestina.
“Posisi kami jelas, kami siap mengoperasikan pos pemeriksaan Rafah berdasarkan perjanjian tahun 2005 dengan kehadiran pengamat internasional, namun hal ini bergantung pada penarikan pasukan pendudukan Israel,” kata Al-Amour.
Namun, gagasan pengelolaan penyeberangan rafah mendapat penolakan dari Israel.
Mengutip laporan portal berita Israel, Walla, menurut pejabat tinggi AS dan Israel, negosiasi yang melibatkan pendudukan Israel, Mesir, dan Amerika Serikat terhenti.
Perdebatan utama adalah penolakan pendudukan untuk mengizinkan Palestina melakukan kendali operasional atas penyeberangan Rafah.
Pasukan pendudukan Israe telah menguasai langsung Rafah sejak bulan Mei 2024, meskipun sebelumnya mereka telah mengontrol pos pemeriksaan itu dan menentukan apakah dibuka atau tidak serta menerapkan blokade terhadap rakyat Palestina.
Al Mayadeen mengabarkan, penyeberangan Rafah dan Karem Abu Salem adalah satu-satunya rute untuk menyalurkan bantuan ke Gaza selatan.
Jalur terakhir berada di bawah kendali fisik penuh pasukan pendudukan, sedangkan jalur pertama, meskipun masuk di bawah otoritas Mesir, tetapi tunduk pada persetujuan atau penolakan Israel hingga pasukan pendudukan Israel masuk ke Rafah setelah melancarkan serangan darat.[]
Mi’raj News Agency (MINA)
